Bitung (17/03) Hari ini, Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara mengadakan pelatihan Manajemen Risiko Angkatan III dan IV dengan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko, yang kini semakin penting dalam menghadapi tantangan dalam dunia hukum dan pemerintahan.
Kegiatan pelatihan diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari 10 kantor wilayah yang berada di bawah naungan Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara. Dalam laporannya, Kepala Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, James Alexander Kaihatu, menyampaikan bahwa pelatihan yang berlangsung hingga 19 Maret 2025 mendatang ini didukung oleh tenaga pengajar dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.
“Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam tugas-tugas pemerintahan dan lembaga hukum. Dengan pendekatan Pembelajaran Jarak Jauh, kami memastikan bahwa peserta dapat mengakses materi secara fleksibel dan efektif,” ujar James Alexander Kaihatu.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang mewakili Kepala BPSDM Hukum, juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Jusman berharap pelatihan ini dapat memberikan dampak positif bagi para peserta dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerja mereka.
Pelatihan ini mencakup berbagai topik penting dalam manajemen risiko, antara lain memahami konsep dasar manajemen risiko, mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko, serta meningkatkan kapabilitas dalam mengelola risiko secara proaktif. Selain itu, peserta juga diajarkan untuk membangun dan mewujudkan budaya sadar risiko di lingkungan kerja mereka.
Harapan besar dari kegiatan ini adalah agar peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dalam pekerjaan mereka, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan 9 pesan penting dari Kepala BPSDM yang dikenal dengan nama PANCASILA, yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh ASN Pembelajar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.
Turut hadir dalam acara pembukaan pelatihan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku , tenaga pengajar dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, serta Kabag TU dan Umum dari Kanwil Hukum Sulawesi Tengah.
