Bitung – (30/01) Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Pakta Integritas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Pembangunan Zona Integritas ini didasarkan pada enam area perubahan strategis, yaitu:
1. Manajemen Perubahan – Meningkatkan budaya kerja yang berintegritas dan inovatif.
2. Penataan Tatalaksana – Mewujudkan sistem kerja yang efektif dan efisien.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM – Mendorong pengelolaan SDM yang profesional dan berdaya saing.
4. Penguatan Akuntabilitas – Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap program kerja.
5. Penguatan Pengawasan – Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik korupsi.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, James Kaihatu, dalam sambutannya menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi titik awal dari perjalanan panjang menuju birokrasi yang lebih baik. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk bersinergi dalam mewujudkan Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara sebagai institusi berorientasi pada pelayanan prima, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas “ Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan tapi seluruh pegawai” tegas James Kaihatu.
Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan seluruh pegawai Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara semakin berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata, demi memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.
